Nusantara: Puluhan Sekolah di Sulsel Tolak Dana BOS

Oleh arif
Rabu, 31 Desember 2008 05:13:27 Klik: 2102 Cetak: 628 Kirim-kirim Print version download versi msword

Puluhan sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar dan Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan menolak menerima dana biaya operasional sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat dengan alasan lembaganya mampu memajukan pendidikan siswanya dengan anggaran sendiri.Bahkan, kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel Patabai Pabokori, Selasa, sekolah-sekolah tersebut juga tidak bersedia menerima kucuran dana pendidikan gratis dari pemerintah provinsi Sulsel yang dicanangkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada Juli 2008.

Alasannya, dana BOS dari pemerintah pusat maupun anggaran pendidikan gratis dari Pemprov Sulsel sangat kecil, sementara biaya operasional mereka setiap tahun Rp15 miliar lebih.Sekolah tingkat SD dan SMP yang menolak kedua mata anggaran pendidikan tersebut tercatat di Makassar 23 sekolah antara lain SD/SMP Athirah milik Yayasan HM Jusuf Kalla, SD/SMP Kartika dikelola Kodam VII/Wirabuana, Dian Harapan, Nusantara, Pesantren Immim, YPS Soroako dan Gelail, semuanya sekolah swasta tapi berkualitas.

Sedangkan SD/SMP di Kabupaten Tanatoraja juga menolak dengan alasan yang sama. Menurut dia, jika sekolah tersebut menerima dana BOS dan biaya pendidikan gratis, mereka takut terkena sanksi, karena sekolah yang menerima bantuan pendidikan tersebut dilarang memungut sumbangan apa pun jenisnya.

Pada pemaparan 'Progress Report' kinerja akhir tahun instansinya, Patabai mengatakan sekolah-sekolah yang menolak dana dari pemerintah pusat maupun Pemprov Sulsel karena anggaran yang akan diberikan nilainya kecil dibanding biaya operasional sekolah yang mencapai puluhan miliar setiap tahunnya.Karena sekolah tersebut menolak dana BOS dan pendidikan gratis, sekolah swasta yang dikelola yayasannya lebih mengutamakan membiayai pendidikannya melalui pungutan uang sumbangan dari orangtua siswa yang sudah ditentukan jumlahnya setiap tahun, termasuk untuk membeli buku, alat peraga sekolah, iuran dan baju sekolah."Tidak apa-apa sekolah ini menolak bantuan pemerintah asalkan lulusan anak didiknya bermutu dan berkualitas," katanya.

Ia menambahkan, Diknas Sulsel tahun 2008 ini menerima kucuran dana Rp1,53 triliun dari APBN untuk perbaikan gedung sekolah SD, SMP dan SMU yang jumlahnya ratusan sekolah yang tersebar di 23 kabupaten/kota di provinsi ini. Termasuk untuk dana BOS, pengadaan laboratorium IPA, Bahasa Inggeris, pengadaan komputer, pembangunan sekolah baru serta dana pendukung kelancaran proses belajar mengajar."Sebesar 87,4 persen dana tersebut dikelola kabupaten/kota, sisanya 12,6 persen untuk biaya operasional dan administrasi Diknas Sulsel," katanya.

Dia mengatakan dana pendidikan gratis dari Pemprov Sulsel sebesar Rp193 miliar juga sudah dimasukkan ke rekening sekolah yang bersangkutan.Patabai mengatakan meski dana pendidikan gratis sudah disetor ke rekening sekolah, namun masih banyak sekolah terutama yang ada di desa terpencil kemungkinan belum mengambil banuan tersebut di bank yang ada di ibukota kecamatan dan kabupaten/kota.

Sumber: Republika/ ant/kp
Edisi:
Selasa, 30 Desember 2008

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMPULAN KARTU KELUARGA (KK) KELAS VI SEKOLAH DASAR
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)