Berita / B O S |
Bank Dunia Beri Utang Rp5,7 T, Dukung Pembiayaan BOS
Oleh wirnadianhar | ||
| ||
Bank Dunia Beri Utang Rp5,7 T, Dukung Pembiayaan BOS | ||
Klik untuk melihat foto lainnya... | ||
Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman USD 600 juta (sekitar Rp5,7 triliun) untuk mendukung dan meningkatkan program pendidikan di Indonesia melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Diharapkan, dengan bantuan itu, akses pendidikan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim von Amsberg menyatakan, BOS merupakan contoh sempurna pengeluaran negara untuk publik. Dia yakin BOS bisa mendorong perubahan kelembagaan di negara berpendapatan menengah yang dinamis seperti Indonesia. ”Saya yakin program BOS akan sukses di Indonesia,” tegasnya di Jakarta kemarin (9/10). Program pinjaman untuk tahun anggaran 2008 bernama BOS-KITA (bantuan operasional sekolah-knowledge improvement for transparency and accountability) tersebut, kata dia, ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, pelatihan guru. Menurut dia, investasi itu mencerminkan pendekatan baru Bank Dunia, yaitu skema refinancing atau penggantian sebagian pembiayaan proyek lepas. Dalam dua tahun mendatang, kata dia, BOS-KITA akan membiayai sampai USD 600 juta untuk program BOS di Indonesia dari total USD 2 miliar (sekitar Rp19 triliun). Program tersebut juga akan digunakan menyediakan sebagian hibah BOS kepada SD dan SMP swasta melalui Depdiknas. Dengan demikian, program itu akan semakin mendukung komitmen pemerintah atas pengelolaan keuangan berbasis sekolah dengan memperkuat komite sekolah, terutama dalam perencanaan serta pengawasan pengeluaran BOS. Amsberg menjelaskan, elemen utama keberhasilan BOS-KITA adalah transparansi. Yakni, rencana tahunan penggunaan dana BOS dan laporan pengeluaran kuartal akan dipasang secara terbuka di papan pengumuman sekolah. ”Program ini mereplikasi salah satu pelajaran terpenting yang dipelajari dari mekanisme pengembangan masyarakat. Yaitu, tekanan sosial dari masyarakat setempat. Mereka yang memiliki informasi dapat menjadi pengaruh positif dalam mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana,” ungkapnya. (*) Sumber : Padang Ekspres edisi Jumat / 10 Oktober 2008 | ||
Berita B O S Lainnya | ||
|