DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Karena itu, seperti dikatakan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Drs Suharman MSi, esensi pendidikan disiplin di Indonesia harus dikembalikan sebagai sebuah tanggung jawab yang diemban siswa terhadap tugas yang harus diselesaikan, dan harus dijauhkan dari segala bentuk kekerasan fisik.

Hukuman fisik tidak jadi masalah jika memang tujuannya melatih kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas. Ini berbeda dengan tindak kekerasan dengan dalih mendidik disiplin tetapi merugikan fisik orang lain, katanya.

Menurut dia, kedisiplinan harus dibangun dengan cara yang tepat sesuai dengan bidang keilmuan yang akan dijalani siswa, sehingga kelak diharapkan siswa mampu menjadi cendekiawan atau ilmuwan yang cepat tanggap menghadapi persoalan yang muncul.

Kalangan militer sebagai penjaga bangsa memang dituntut untuk mengandalkan kekuatan fisik dan mental mereka. Namun, untuk sekolah kedinasan seharusnya disesuaikan dengan ketugasan siswa, sehingga para alumninya nanti dapat bersikap lebih dinamis menghadapi persoalan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kata dia.

Dia bahkan menyebut penegakan disiplin di sekolah kedinasan mengadopsi ’’kulit luar’’ aturan di kemiliteran. ’’Rule of the game’’ atau aturan main penegakan disiplin sekolah kedinasan di Indonesia dia nilai hanya mengadopsi kulit luar dari aturan militer yang diterapkan di Akademi Militer (Akmil), tanpa disertai kontrol yang jelas. Di samping didikan kedisiplinan tinggi berdasar aturan yang jelas, sisi keakraban dan semangat korps menjadi hal yang dijunjung tinggi di Akmil, katanya.

Suharman yang sempat menjadi dosen tidak tetap di Akmil Magelang selama 14 tahun itu mengatakan, pola pendidikan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah kedinasan setidaknya harus memegang dua prinsip utama.

Pertama, harus ada ’’rule of the game’’ yang dibentuk para ahli bidang kemiliteran yang dapat mencakup aturan semi militer dalam sekolah kedinasan yang dikembangkan di Indonesia, dan kedua diperlukan pengawasan internal dari pihak sekolah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan berkuasa untuk menghentikan tindakan siswa yang melampaui batas dalam menegakkan disiplin.

Kata dia, mereka yang diberi tugas mengawasi hal itu biasa disebut sebagai pamong. “Seorang pamong biasanya membawahi 10 sampai 20 siswa, dan bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa selama menjalani pendidikan, katanya.

Meskipun sekolah kedinasan telah menerapkan sistem pamong, menurut Suharman hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap hubungan senior-yunior, karena pamong biasanya diambil dari alumni sekolah kedinasan yang juga pernah mengalami doktrin yang sama dengan anak didiknya. 

Harus fleksibel
Sementara itu menurut Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Budiono, sekolah kedinasan hendaknya lebih fleksibel dengan dinamika masyarakat, karena siswa sekolah itu adalah calon aparat sipil yang akan berhadapan langsung dengan rakyat.

Sedangkan mengenai orientasi mahasiswa yang sedikit banyak mengadopsi unsur pendidikan militer, menurut dia dalam tiga tahun terakhir hukuman fisik dalam orientasi mahasiswa sudah dihapuskan dan diawasi ketat oleh pihak universitas.

Unsur bentakan mungkin masih ada, tetapi kekerasan fisik maupun hukuman jorok seperti memakan muntahan yang tidak berguna sudah lama dihilangkan,katanya.  Masduki Attamami/Ant/d

Sumber : WawasanDigital.com, Minggu/27 Juli 2008